Scroll untuk baca artikel
DaerahSosial

Subsidi Beras untuk ASN Papua: DJPB Gandeng BPS Hitung Biaya Logistik Terkini

142
×

Subsidi Beras untuk ASN Papua: DJPB Gandeng BPS Hitung Biaya Logistik Terkini

Sebarkan artikel ini
DJPB Gandeng BPS Hitung Biaya Logistik Terkini

Honai,Boven Digoel– Dalam upaya meningkatkan efisiensi distribusi beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah pedalaman Papua, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kanwil Provinsi Papua menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat untuk melakukan survei ongkos angkut beras. Program ini menjadi bentuk keberpihakan khusus pemerintah terhadap ASN di Papua, yang belum diterapkan di daerah lain.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksana Anggaran I Kanwil DJPB Papua, Prambudia Mulyono Muslim, menjelaskan bahwa program subsidi pengiriman beras ini diperuntukkan bagi ASN, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun, mayoritas penerima manfaat adalah ASN daerah yang bertugas di distrik-distrik terpencil seperti Boven Digoel, di mana akses logistik masih menjadi tantangan utama.

“Tahun ini, kami bermitra dengan BPS Provinsi Papua untuk memperbarui data harga dan ongkos angkut yang paling relevan,” ujar Prambudia pada Senin (26/5/2025).

Menurutnya, dinamika ongkos angkut sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur, tingkat risiko pengiriman, dan moda transportasi yang digunakan. Survei ini dilakukan sebagai upaya pemutakhiran data guna menyesuaikan dengan kondisi terbaru di wilayah tujuan.

“Sebagai contoh, di beberapa wilayah, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah telah membuka akses baru. Jika sebelumnya pengiriman hanya bisa dilakukan via laut, kini jalur darat mulai menjadi alternatif yang lebih cepat,” jelasnya.

Prambudia menambahkan bahwa survei ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih mutakhir dan kredibel, yang nantinya akan menjadi acuan resmi BPS. “Kami sangat terbantu oleh tim BPS Boven Digoel, bahkan Kepala BPS setempat turun langsung dalam kegiatan ini,” ungkapnya.

Diharapkan, hasil survei ini akan menghasilkan tarif ongkos angkut yang lebih rasional, sehingga distribusi beras bagi ASN di pedalaman Papua dapat berjalan lebih lancar dan efisien di masa mendatang.