Honai,Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Persetujuan tersebut disampaikan melalui pendapat akhir kepala daerah yang dibacakan Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel,jumat (12/12/2025).
Persetujuan ini diberikan setelah Raperda dimaksud melalui pembahasan tingkat pertama yang bersifat penyelarasan, guna menyamakan persepsi serta menyempurnakan muatan substansi Raperda. Tahapan tersebut sekaligus menandai selesainya pembahasan tingkat pertama dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap tertib pembentukan perangkat daerah.
Wakil Bupati Marlinus dalam pendapat akhir kepala daerah menyampaikan bahwa pembahasan tingkat pertama terhadap Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Raperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 pada prinsipnya bersifat penyelarasan.
“Memperhatikan bahwa telah dilakukan pembahasan tingkat pertama terhadap Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang hanya bersifat penyelarasan dalam menyamakan persepsi muatan Raperda. Walaupun dalam pembahasan terdapat saran dan pendapat terhadap beberapa muatan substansi, hal tersebut bertujuan untuk penyempurnaan Raperda,” ujar Marlinus.
Lebih lanjut dijelaskan, sebagai tindak lanjut dari tahapan pembahasan tersebut, pemerintah daerah akan menempuh proses administrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Pemerintah daerah melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel akan mengajukan permohonan nomor register peraturan daerah kepada Gubernur Provinsi Papua Selatan melalui Biro Hukum Setda Provinsi Papua Selatan sebagai dasar penetapan dan pengundangan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menyetujui Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Selain itu, Wakil Bupati Marlinus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Boven Digoel, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRK, yang telah melakukan pembahasan bersama tim asistensi pemerintah daerah secara konstruktif dan sinergis.
Persetujuan terhadap Raperda ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Boven Digoel bersama DPRK dalam mewujudkan pembentukan perangkat daerah yang tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.




















