Honai,Boven Digoel — Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, secara terbuka membantah isu terkait rencana pelantikan pejabat yang belakangan beredar di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan meminta seluruh ASN untuk tidak mudah percaya pada kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan itu disampaikan Marlinus saat memimpin apel bersama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Senin (19/01/2025). Dalam arahannya, ia menyoroti keresahan yang dirasakan oleh sejumlah pejabat dan pegawai akibat beredarnya informasi simpang siur mengenai jadwal pelantikan.
“Akhir-akhir ini, sepertinya kepala-kepala OPD, para pejabat struktural, bahkan yang pelaksana, banyak yang gelisah atau resah dengan informasi-informasi yang tidak betul. Bahwa tanggal sekian ada pelantikan, tanggal sekian lagi ada pelantikan,” ujar Marlinus.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait waktu maupun nama-nama pejabat yang akan dilantik.
“Saya sendiri sampai hari ini belum tahu kapan ada pelantikan dan siapa-siapa yang akan dilantik. Saya harap kepada Bapak Ibu, jangan percaya sama informasi-informasi yang tidak betul itu,” tegasnya.
Selain membantah isu pelantikan, Wakil Bupati juga memberikan peringatan keras kepada ASN agar tidak terjebak dalam praktik calo jabatan. Ia menolak tegas segala bentuk permintaan uang dengan janji posisi tertentu di lingkungan pemerintahan.
“Saya mau tekankan lagi, kalau ada yang meminta-minta uang untuk dijanjikan menjadi pejabat, saya harap jangan direspon, jangan ditanggapi,” katanya.
Marlinus menegaskan bahwa dirinya bersama Bupati Boven Digoel sejak awal telah berkomitmen untuk menjaga integritas dalam pengelolaan jabatan dan tidak akan memperjualbelikan posisi struktural di pemerintahan.
“Dari awal-awal saya bersama Bapak Bupati sudah menyampaikan bahwa kami tidak mau memperjualbelikan jabatan,” tambahnya.
Ia berharap seluruh ASN dapat tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik secara profesional, tanpa terpengaruh oleh isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas kerja dan kinerja pemerintahan.




















