Honai,Boven Digoel-Wakil Ketua III DPRK Boven Digoel akan mendorong agar kebijakan afirmasi bagi orang Papua benar-benar diutamakan dan dipermudah, tanpa harus terus-menerus “terbentur” dengan regulasi nasional yang dinilai terlalu rumit dan menyulitkan.
Usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pencari kerja,jumat (14/11/2025), Wakil Ketua III DPRK Boven Digoel, Abiyatar Besagi, menegaskan komitmennya memperjuangkan ruang afirmasi yang lebih jelas dan berpihak bagi orang asli Papua, terutama dalam proses rekrutmen pegawai daerah.
Usai RDP, Abiyatar menegaskan bahwa isu afirmasi menjadi fokus utama yang akan diperjuangkannya bersama anggota DPRK lainnya.
“Tadi memang saya mau komentar, fokus kita ke arah afirmasian. Tapi ini menjadi catatan kami berlima di DPRK, terkait dengan Otsus,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRK akan mengusulkan kepada BKD agar memastikan adanya ruang kebijakan afirmasi yang tidak bertentangan dengan aturan nasional, namun tetap memberikan kekhususan bagi orang Papua sebagaimana amanat Otonomi Khusus.
“Artinya ini nanti kita akan usulkan ke BKD dan kita akan pertanyakan, apakah ada ruang untuk keafirmasian yang tidak boleh bertentangan dengan aturan nasional. Mungkin ada Permendagri terkait aturan teknis, tapi kita harus diutamakan,” ujar Abiyatar.
Menurutnya, penerapan regulasi nasional yang terlalu kaku sering kali justru menjadi penghambat bagi orang Papua untuk mengakses peluang kerja di pemerintahan.
“Untuk orang Papua bukan hanya Boven Digoel, tapi keseluruhan. Jangan ada ribet dengan sistem informasi atau regulasi nasional. Itu yang kadang kita terbentur. Padahal kita seharusnya diberikan kekhususan,” tegasnya.
Ia menilai banyak persyaratan yang diberlakukan dalam proses rekrutmen sangat sulit dipenuhi oleh sebagian besar orang asli Papua, sehingga perlu adanya penyederhanaan syarat demi membuka akses yang lebih adil.
“Syarat yang terlalu sulit, ya kita dipermudah. Dasarnya itu. Jangan semua harus patuh regulasi nasional. Kalau mau orang-orang Papua diberikan ruang, maka harus ada kemudahan. Itu yang menjadi kesulitan kami selama ini,” tutup Abiyatar.
Berita ini menggambarkan dorongan kuat DPRK untuk memastikan afirmasi Otsus berjalan nyata dan tidak sebatas formalitas, terutama dalam akses pekerjaan bagi OAP di Boven Digoel dan seluruh Papua.




















