Scroll untuk baca artikel
Politik

Fraksi Golkar Soroti Lemahnya Penegakan Larangan Miras

55
×

Fraksi Golkar Soroti Lemahnya Penegakan Larangan Miras

Sebarkan artikel ini

HONAI, Boven Digoel – Fraksi Golkar DPRK Boven Digoel menyoroti lemahnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Produksi, Pengedaran, Konsumsi, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Hal itu diungkapkan oleh Oral Brunel Leleng dalam rapat paripurna, saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Menurut Oral, meskipun perda tersebut masih berlaku secara hukum, kenyataannya minuman keras baik yang legal maupun ilegal, masih beredar luas di masyarakat. Ia menyebut peredaran miras mudah dijumpai dalam berbagai kegiatan sosial seperti pesta adat, pernikahan, dan perayaan keagamaan, termasuk di pusat kota maupun wilayah distrik.

“Penanganan terhadap peredaran miras memang menjadi tanggung jawab Satpol PP. Namun karena dampaknya menyentuh aspek kriminalitas dan keamanan, maka kepolisian juga perlu dilibatkan secara aktif,” ungkap Oral, Kamis (31/7/2025).

Lebih lanjut, Fraksi Golkar menilai bahwa konsumsi alkohol di Boven Digoel telah menimbulkan berbagai persoalan sosial, mulai dari keributan di tempat umum hingga kasus kematian. Hal ini dianggap sebagai ancaman nyata bagi ketertiban dan keselamatan masyarakat.

Meskipun upaya penindakan sudah dilakukan melalui razia dan pemusnahan, distribusi miras tetap berlangsung, bahkan merambah ke pelosok distrik. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan ketidakefektifan perda yang ada.

Fraksi Golkar mendorong agar Raperda baru yang tengah dibahas tidak hanya bersifat normatif, tetapi disertai dengan mekanisme pelaksanaan yang kuat, sanksi tegas, dan pengawasan berkelanjutan. Mereka juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat dalam upaya memberantas peredaran minuman beralkohol secara menyeluruh.