Honai,Boven Digoel-Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) resmi membentuk Desk Koordinasi Pilkada Serentak 2024 guna memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berjalan lancar, aman, dan demokratis. Pembentukan desk ini ditekankan tidak memiliki agenda politik apa pun, melainkan bersifat teknis dan administratif semata.
Desk Koordinasi ini dibentuk untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar kementerian, lembaga, dan aparat keamanan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), TNI, dan Polri. Seluruh upaya diarahkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak tanpa adanya intervensi politik dari pemerintah.
“Kehadiran Desk Koordinasi ini murni untuk mendukung suksesnya Pilkada Serentak 2024. Tidak ada campur tangan politik dari pemerintah. Ini bersifat teknis, administratif, dan untuk memastikan koordinasi antarlembaga berjalan optimal,” tegas Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad Kurniadi Koba, saat konferensi pers di Boven Digoel, pada (04/08/25), usai melakukan pemantauan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah tersebut.
Desk Koordinasi Pilkada Serentak ini dibentuk berdasarkan Keputusan Kemenko Polhukam Nomor 31 Tahun 2025, dan melibatkan 16 kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses penyelenggaraan Pilkada.
Adapun institusi yang tergabung dalam desk ini meliputi Kementerian Dalam Negeri,Kementerian Keuangan,Kementerian Kesehatan,Kementerian Hukum dan HAM,Kementerian Komunikasi dan Digital,Kejaksaan Agung,Komisi Pemilihan Umum (KPU,Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),Tentara Nasional Indonesia (TNI),Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kemenko Polhukam bertindak sebagai Ketua Pengarah dan Pengendali Desk Koordinasi, bersama unsur pengarah lainnya yaitu Menteri Komunikasi dan Digital, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala BSSN. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri ditetapkan sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan koordinasi teknis.
Pembentukan Desk Koordinasi ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 434 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menegaskan bahwa pemerintah wajib membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara netral dan profesional.
“Dengan terbentuknya Desk Koordinasi ini, kita harapkan koordinasi antarinstansi menjadi lebih efektif, dan penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai prinsip demokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari tekanan politik,” tambah Kurniadi.
Desk ini akan terus beroperasi hingga seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024 selesai, termasuk fase pasca pemungutan suara dan penetapan hasil, demi menjaga stabilitas, legitimasi, serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di seluruh wilayah Indonesia.
Pembentukan Desk Koordinasi Pilkada ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk menjamin pemilihan yang berkualitas, aman, serta menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), sebagaimana cita-cita reformasi demokrasi Indonesia.




















