Honai,Boven Digoel– Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Papua Selatan kembali memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2024. Opini tersebut dibacakan dalam rapat paripurna DPRK Boven Digoel, saat Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Benyamin Anumbon, menyampaikan laporan resmi pansus, senin (08/09/25).
Dalam laporannya, Benyamin menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Pemkab Boven Digoel tetap memperoleh opini WDP, sama seperti tiga tahun sebelumnya. “Ini merupakan kali keempat secara berturut-turut Pemkab Boven Digoel mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian. Artinya, kualitas pengelolaan keuangan daerah belum mengalami peningkatan signifikan,” ujarnya.
Benyamin merinci beberapa pokok temuan BPK yang menjadi dasar opini tersebut, antara lain Terdapat sisa Tambah Uang Persediaan (TU) pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas kegiatan yang tidak dilaksanakan, namun belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dan Aset-aset lain berupa kas di Bendahara Pengeluaran sejak tahun 2008 hingga 2022 yang belum dipertanggungjawabkan. serta Penatausahaan aset tetap yang dinilai masih belum memadai.
“Temuan-temuan ini mencerminkan masih adanya ketidaktaatan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku,” kata Benyamin.
Ia menambahkan, pembahasan LHP BPK oleh DPRK melalui Pansus merupakan wujud fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. “Kami akan menyusun rekomendasi untuk memastikan Pemerintah Daerah melakukan langkah perbaikan, sehingga ke depan opini atas laporan keuangan dapat meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelasnya.
Dengan capaian yang belum berubah, DPRK Boven Digoel mendorong pemerintah daerah memperbaiki sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, terutama dalam hal penatausahaan aset dan pertanggungjawaban kas.




















