Honai, Boven Digoel – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoul, Benyamin Anumbon, secara resmi memaparkan landasan hukum yang menjadi pijakan kerja pansus yang dipimpinnya. Pansus ini dibentuk khusus untuk membahas tindak lanjut LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2024.
Dalam pernyataannya, Benyamin Anumbon menyebutkan setidaknya ada tujuh dasar hukum utama yang melandasi setiap langkah dan keputusan yang akan diambil oleh Pansus.
“Adapun dasar hukum kerja Panitia Khusus DPRK Pembahas LHP BPK terhadap APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Anumbon, senin (08/09/25).
Berikut adalah ketujuh dasar hukum yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK,Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
lebih lanjut Ia menambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan DPRD) Kabupaten Boven Digoel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta Keputusan DPRK Boven Digoel Nomor: 100.3.3.8/26/DPRK-BD/VI/2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2024.
Dengan berpedoman pada sejumlah regulasi tersebut, Pansus LHP diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, transparan, dan akuntabel. Tugas utama pansus adalah untuk mengawasi dan memastikan bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh BPK dalam LHP-nya ditindaklanjuti secara serius dan tepat oleh eksekutif (Pemerintah Kabupaten Boven Digoel).
Pansus akan melakukan serangkaian rapat kerja, meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, dan akhirnya menyusun kesimpulan serta rekomendasi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRK. Langkah ini merupakan wujud dari fungsi pengawasan DPRD sebagai representasi rakyat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.




















