Honai,Boven Digoel– Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Kabupaten (DPRK) Boven Digoel secara resmi memulai tugasnya. Pansus yang dibentuk untuk menindaklanjuti temuan audit BPK tersebut menegaskan bahwa tujuannya adalah membenahi tata kelola keuangan daerah, bukan mencari kesalahan.
Ketua Pansus LHP BPK DPRK Boven Digoel, Benyamin Anumbon, menjelaskan bahwa ada tiga maksud dan tujuan utama dari kerja pansus yang dipimpinnya.
“Adapun maksud dan tujuan dari kerja Pansus DPRK Boven Digoel adalah untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai temuan BPK, mengidentifikasi penyebab masalah, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan agar kesalahan serupa tidak terulang pada tahun-tahun mendatang,” tegas, Senin (08/09/25).
Benyamin menekankan bahwa pendekatan yang digunakan adalah konstruktif dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Pansus akan mendalami setiap poin temuan BPK untuk memahami akar permasalahannya secara menyeluruh.
“Kami tidak ingin kerja kami berhenti pada menyalahkan. Yang kita butuhkan adalah evaluasi mendalam. Mari kita lihat, apakah masalahnya ada pada regulasi, prosedur, atau SDM. Dari identifikasi yang akurat, kita bisa rumuskan langkah perbaikan yang tepat dan berkelanjutan. Ini untuk masa depan Boven Digoel yang lebih baik, dengan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan efektif,” papar Benyamin.
Proses kerja Pansus akan melibatkan dengar pendapat dengan berbagai pihak. Langkah pertama adalah meminta klarifikasi dan paparan lengkap dari perangkat daerah terkait yang masuk dalam LHP BPK. Selanjutnya, Pansus juga akan mengundang auditor BPK untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas temuan dan rekomendasinya.
“Dengan langkah-langkah ini, kami berharap hasil kerja Pansus tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada tetapi juga menjadi fondasi yang kuat untuk pencegahan di masa depan. Ini tentang memperkuat sistem kita,” tambah Benyamin.
Pansus LHP BPK DPRK Boven Digoel ditargetkan dapat menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan laporan beserta rekomendasi kepada rapat paripurna dalam waktu 60 hari kerja ke depan. Hasil kerja pansus ini nantinya diharapkan dapat menjadi peta jalan perbaikan bagi pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangan daerah.




















