Honai, Boven Digoel- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Simon Akka, secara resmi membuka Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 yang digelar dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum serta Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2026,rabu (05/11/2025).
Dalam sambutannya, Simon Akka menegaskan pentingnya pembahasan Ranperda Bantuan Hukum sebagai bentuk komitmen daerah dalam memberikan layanan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok kurang mampu yang membutuhkan pendampingan hukum.
Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara jelas menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Menurutnya, layanan ini bukanlah pembelaan terhadap kesalahan tersangka atau terdakwa, melainkan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional mereka.
“Bantuan hukum merupakan layanan yang diberikan untuk memastikan hak tersangka atau terdakwa dihargai dan dilindungi, sehingga mereka terhindar dari tindakan tidak terpuji oleh oknum aparat penegak hukum,” tegasnya.
Simon Akka juga mengutip amanat UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip dasar inilah yang kemudian diperkuat melalui Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011, yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum melalui APBD.
“Sebagai tindak lanjut regulasi tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum serta Penyaluran Dana Bantuan Hukum,” jelasnya.
Melalui pembahasan Ranperda ini, DPRK Boven Digoel berharap agar pelayanan bantuan hukum di daerah dapat berjalan lebih terstruktur, memiliki dasar hukum yang kuat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan hukum.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda pembahasan teknis Ranperda serta penyampaian Propemperda Kabupaten Boven Digoel Tahun 2026 yang akan disusun bersama pemerintah daerah.




















