Scroll untuk baca artikel
Daerah

DPRK Boven Digoel Bahas Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu

54
×

DPRK Boven Digoel Bahas Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu

Sebarkan artikel ini

HONAI, Boven Digoel – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menggelar Rapat Paripurna dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Raperda ini merupakan tindak lanjut dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, yang sebelumnya sempat tertunda.

Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka, menjelaskan bahwa penundaan pembahasan Raperda tersebut disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota DPRK periode 2019–2024. Oleh karena itu, pembahasan dilanjutkan bersama anggota DPRK periode 2024–2029, dengan melibatkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRK dan Pemerintah Daerah Boven Digoel.

“Pengajuan Raperda ini merupakan bentuk komitmen DPRK bersama pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Boven Digoel,” ungkap Simon Akka dalam rapat paripurna tersebut.

Lebih lanjut, Simon menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum ini bukan pembelaan terhadap kesalahan tersangka atau terdakwa, melainkan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara agar terhindar dari tindakan tidak terpuji oleh oknum penegak hukum.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sebagai tindak lanjut, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum melalui APBD, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum serta Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Simon Akka menambahkan, melalui pembahasan Raperda ini diharapkan ke depan masyarakat kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis, baik dalam bentuk litigasi (penanganan perkara di pengadilan) maupun non-litigasi (pendampingan dan konsultasi hukum di luar pengadilan).

“Kami berharap jika ada warga kurang mampu yang mengajukan dan mendapatkan bantuan hukum dari Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, maka bantuan yang diberikan dapat mencakup penanganan perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, serta kegiatan non-litigasi seperti konsultasi dan penyuluhan hukum,” ujar Simon.

Raperda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mewujudkan akses keadilan yang merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh warga Boven Digoel.