Honai,Boven Digoel–Dalam upaya menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mendorong pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi masyarakat kurang mampu agar dapat memperoleh bantuan hukum secara adil dan merata.
Saat membacakan penjelasan kepala daerah terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam rapat paripurna DPRD,rabu (05/11/2025). Bupati Boven Digoel Roni Omba menyampaikan bahwa dasar pembentukan Raperda ini mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Selain itu, Raperda ini juga merupakan tindak lanjut dari Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum serta Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yang mengamanatkan perlunya penetapan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan bantuan hukum di tingkat kabupaten/kota.
“Dalam melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut, pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum, agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang kuat,” jelas Bupati Roni Omba.
Lebih lanjut, Bupati berharap kepada pimpinan dan anggota DPRD Boven Digoel agar Raperda yang telah disampaikan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dapat diterima dan dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta pembahasan yang sedang berjalan di DPRD, Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum diharapkan dapat segera disahkan. Kehadirannya diharapkan menjadi payung hukum yang memperkuat perlindungan dan akses keadilan bagi seluruh masyarakat Boven Digoel, terutama bagi mereka yang
kurang mampu.




















