Honai, Boven Digoel-Koordinator Pencari Kerja (Pencaker) Kabupaten Boven Digoel menyatakan kepuasan atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, jumat (14/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, sejumlah temuan penting diungkap, termasuk penemuan Surat Keputusan (SK) yang tidak memenuhi syarat hingga ketidaksesuaian antara jenis tes formasi dan SK yang diterbitkan.
Usai mengikuti RDP, Koordinator Pencaker Boven Digoel, Boby Kerenggerei, menyampaikan bahwa pihaknya merasa lega karena semua temuan dan keluhan berhasil disampaikan secara terbuka kepada DPRK.
“Dengan hasil RDP dengan DPRK Boven Digoel, kami para pencaker sangat puas. Kami sudah menyampaikan poin-poin masalah, dan kami berharap agar segera ditindaklanjuti,” ujar Boby.
Dalam rapat tersebut, para pencaker membeberkan sejumlah temuan, di antaranya Penemuan SK bermasalah dan SK yang dinilai tidak memenuhi syarat administrasi serta Ketidaksesuaian antara jenis tes dan SK, di mana peserta mengikuti tes untuk formasi K2 atau PPPK, namun SK yang dikeluarkan justru SK CPNS.
Selain itu, para pencaker juga menyebut adanya temuan serupa di beberapa instansi, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, RSUD, dan Dinas Kesehatan. Menurut Boby, sejauh ini sudah ditemukan enam orang yang diduga mengalami masalah tersebut, namun jumlah sebenarnya diperkirakan bisa lebih banyak.
Boby menambahkan bahwa pihaknya kini menunggu tindak lanjut resmi dari DPRK Boven Digoel untuk memastikan langkah penyelesaian terhadap temuan tersebut.
“Kira-kira mungkin minggu depan, hari Senin atau setelah itu, kami tunggu informasi dari DPRK. Hal ini akan terus kami ikuti perkembangannya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa para pencaker berharap kejadian serupa tidak lagi terulang pada proses rekrutmen CPNS maupun PPPK di masa mendatang. Transparansi dan ketepatan prosedur, menurutnya, merupakan hal penting agar para pencari kerja memperoleh keadilan dalam setiap proses penerimaan pegawai.
Dengan disampaikannya temuan-tersebut dalam forum resmi DPRK, para pencaker berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan klarifikasi serta mengambil langkah korektif agar sistem rekrutmen aparatur kembali berjalan sesuai aturan yang berlaku.




















