Scroll untuk baca artikel
Daerah

Pencaker Bongkar “Skandal CPNS Boven Digoel”: SK Ganda, Data Diubah, Penerimaan Tanpa Tes

48
×

Pencaker Bongkar “Skandal CPNS Boven Digoel”: SK Ganda, Data Diubah, Penerimaan Tanpa Tes

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel-Aroma skandal dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Boven Digoel semakin menyengat. Para pencari kerja (pencaker) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRK Boven Digoel, jumat (14/11/2025), membeberkan dugaan praktik penyusupan CPNS tanpa tes, pemalsuan data, hingga penerbitan SK yang disebut “ajaib” karena terbit sebelum pemberkasan.

Para Pencaker menegaskan bahwa dugaan pelanggaran yang awalnya dianggap satu kasus, kini berkembang menjadi enam orang penerima SK CPNS ilegal dengan bukti fisik yang mereka bawa langsung ke hadapan dewan.

“Awalnya kami kira satu orang. Tapi setelah kami cek, ternyata banyak. Enam orang, dan SK-nya ada di tangan kami,” tegas salah satu pencaker.

Tidak Pernah Honor, Tidak Pernah Tes, Tapi Tiba-Tiba Jadi CPNS

Menurut para pencaker, sejumlah penerima SK tersebut tidak pernah bekerja sebagai tenaga honor di Boven Digoel. Namun nama mereka tiba-tiba muncul sebagai CPNS 2024.

Lebih jauh lagi, Kepala BKD sebelumnya mengklarifikasi bahwa proses itu merupakan “ujian susulan”. Pernyataan ini langsung dibantah oleh pencaker.

“Kami tidak pernah dengar ujian susulan. Tidak ada. Tapi tiba-tiba ada orang yang bukan honor, tidak ikut tes, langsung dapat SK CPNS.”

SK Ganda dan Data Pegawai Diutak-Atik

Temuan yang paling mengejutkan adalah SK ganda milik salah satu penerima CPNS. Secara dokumen resmi, orang tersebut ditempatkan di Distrik Kombut, tetapi dalam SK lainnya unit kerjanya berubah menjadi DPMK dan BPKAD.

Tidak hanya itu, pencaker juga menemukan perubahan tanggal lahir yang diduga dilakukan untuk meloloskan syarat usia dalam seleksi CPNS.

“SK dua, unit kerja dua, usia ikut diubah. Ini sudah bukan kesalahan teknis—ini manipulasi,” tegas pencaker di hadapan DPRK.

Seluruh bukti tersebut sudah mereka print dan serahkan kepada anggota DPRK Benny untuk ditindaklanjuti.

Formasi Tidak Sesuai dan Masa Kerja Nol Tahun

Pencaker juga membeberkan ketidakcocokan antara kualifikasi pendidikan dan formasi CPNS, termasuk kasus di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, di mana penerima SK memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai.

Ironisnya, beberapa orang itu bahkan tercatat memiliki masa kerja 0 tahun 0 bulan, namun tetap mendapat SK CPNS tanpa mengikuti tes.

K2 Susulan: Alasan yang Dinilai Mengada-Ada

Alasan “K2 susulan” yang sempat diucapkan pejabat BKD dianggap tidak masuk akal.

Pencaker menegaskan, K2 hanya ada pada tahun 2023. Namun anehnya, mereka menemukan SK CPNS dengan TMT 1 Juli 2025, ada yang TMT Agustus 2025, padahal pemberkasan baru dilakukan Juli 2025.

Yang paling mencolok: SK salah satu orang terbit 30 Juni 2025, sementara DRH baru diisi 16–18 Juli 2025.

“Ini melanggar prosedur. Dalam CAT, DRH harus duluan, baru pemberkasan, baru SK. Tapi di sini SK muncul duluan. Ini tidak masuk akal.”

Dugaan Pelanggaran Sistemik

Dari rangkaian temuan ini, para pencaker menduga adanya praktik sistemik dan terstruktur dalam proses rekrutmen CPNS Boven Digoel. Mereka menilai proses ini tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan oknum tertentu di instansi teknis.

Pencaker menegaskan, Boven Digoel adalah daerah kecil, sehingga setiap pergerakan pegawai honor—apalagi yang tiba-tiba lolos CPNS—pasti diketahui masyarakat.

“Boven ini kecil. Semua saling kenal. Kalau ada yang tidak pernah honor tapi tiba-tiba jadi CPNS, pasti ketahuan.”

DPRK Diminta Bergerak Cepat

Para pencaker menuntut DPRK untuk memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan meminta pertanggungjawaban resmi atas semua kejanggalan tersebut. Mereka juga menegaskan bahwa bukti-bukti yang diserahkan bukan sekadar asumsi, melainkan dokumen administratif yang sah.

DPRK diharapkan segera membentuk tim investigasi atau mendorong proses hukum jika terbukti terjadi manipulasi penerimaan CPNS.