Honai,Boven Digoel — Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera (GANIS) DPRK Kabupaten Boven Digoel menyampaikan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna DPRK terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025–2029,jumat (12/12/2025). Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta Raperda Pembentukan Badan Pendapatan Daerah. Dalam pandangannya, Fraksi GANIS menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terpadu, taat hukum, dan selaras dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi GANIS menegaskan bahwa ketiga rancangan kebijakan daerah tersebut harus disusun secara berjenjang, berlandaskan asas hukum yang jelas, serta saling terintegrasi guna mendukung arah pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah serta sistem perencanaan pembangunan nasional.
Pandangan fraksi tersebut dibacakan oleh anggota Fraksi GANIS, Tethool Petrus Nikodemus. Ia menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintah kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk dan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
“Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” ujar Petrus.
Ia menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2), dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, sekaligus menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Boven Digoel.
Selain itu, Fraksi GANIS juga menyoroti pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang disusun melalui tata cara yang baik, jelas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Petrus, hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.
“Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, harus didasarkan pada asas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kehidupan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut agar setiap produk hukum dibentuk melalui mekanisme yang benar, sehingga menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan memiliki kepastian hukum.
Terkait Raperda tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah, Fraksi GANIS berharap agar pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan evaluasi dan analisis secara menyeluruh terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan, baik secara vertikal maupun horizontal.
“Evaluasi ini penting agar peraturan-peraturan yang ada dapat menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel, sehingga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah secara optimal dan berkelanjutan,” pungkas Petrus.




















