Honai,Boven Digoel-Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera (GANIS) DPRK Kabupaten Boven Digoel menyoroti tiga aspek krusial dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD Boven Digoel Tahun 2025–2029, yakni efektivitas program pembangunan yang terarah, fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan infrastruktur, serta penguatan tata kelola dan pengawasan pemerintah daerah agar lebih komprehensif dan berkeadilan.
Setelah mencermati tiga Raperda yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPRK, Fraksi GANIS mendorong adanya revisi substansial terhadap Rancangan RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2025–2029. Fraksi menilai dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut perlu diperkuat dengan fokus yang lebih jelas pada program pengentasan kemiskinan, pemerataan infrastruktur, serta pemberdayaan UMKM guna menjamin hasil pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan pada jumat (12/12/2025), oleh Tethool Petrus Nikodemus saat membacakan pandangan resmi Fraksi GANIS. Ia menegaskan bahwa setelah Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera mencermati secara saksama, terdapat sejumlah hal penting yang perlu dipertimbangkan agar substansi dari tiga Raperda yang diajukan dapat disusun secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Terkait RPJMD Boven Digoel Tahun 2025–2029, Fraksi GANIS menekankan pentingnya pemerintah daerah terus menyelaraskan visi dan misi kepala daerah ke dalam program dan kegiatan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan. Penyelarasan tersebut dinilai penting agar tujuan, sasaran, serta indikator program benar-benar efektif dan mampu menghasilkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Fraksi GANIS juga menekankan agar RPJMD memberi perhatian serius pada isu-isu strategis, seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan infrastruktur antarwilayah, pemberdayaan UMKM, serta penguatan sinergi dengan program nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, fraksi ini menilai harmonisasi pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa harus diperkuat melalui sistem pengawasan yang ketat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pembahasan Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Fraksi GANIS mengingatkan agar penyusunan peraturan daerah dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah daerah diminta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Selain aspek formil, Fraksi GANIS juga menekankan pentingnya memperhatikan urgensi dan sasaran dari setiap produk hukum daerah agar ke depan memberikan dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sementara itu, terkait Raperda Pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Fraksi GANIS menilai orientasi pelayanan publik harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Boven Digoel.
Fraksi GANIS menegaskan bahwa pembentukan Bapenda harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Meski Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak secara eksplisit menyebutkan Badan Pendapatan Daerah, namun kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya dinilai sangat mendukung pembentukan lembaga tersebut.
Selain aspek regulasi, Fraksi GANIS juga menyoroti pentingnya penempatan aparatur sipil negara pada Bapenda dengan mengedepankan prinsip “the right man on the right job”. Penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi dan keahlian dinilai menjadi kunci agar Bapenda mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.
Terhadap Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Fraksi GANIS mencatat adanya perubahan nomenklatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (BP4D) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERINDA). Perubahan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran perencanaan pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi.
Melalui pandangan tersebut, Fraksi GANIS berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dan DPRK dalam menyempurnakan ketiga Raperda, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Boven Digoel.




















