Honai,Boven Digoel-Kelompok Khusus DPRK Kabupaten Boven Digoel menilai target penurunan angka kemiskinan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 cukup realistis. Namun, pencapaiannya membutuhkan kerja keras bersama serta fokus kebijakan pada penguatan sektor riil dan ekonomi inklusif.
Penilaian tersebut disampaikan Kelompok Khusus DPRK Boven Digoel saat menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Awal RPJMD 2025–2029,jumat (12/12/2025).Kelompok Khusus menegaskan bahwa keberhasilan penurunan kemiskinan sangat bergantung pada strategi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berpihak pada rakyat, khususnya melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang utama ekonomi daerah.
Wakil Ketua Kelompok Khusus DPRK Boven Digoel, Renye Awan Ayarop, menjelaskan bahwa angka kemiskinan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2025 berada pada level 19,80 persen. Sementara itu, target proyeksi pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 19,08 persen atau turun 0,72 persen.
“Angka ini cukup realistis untuk dicapai, namun harus dipacu dengan kerja keras bersama. Strategi pertumbuhan ekonomi inklusif yang berpusat pada rakyat menjadi barometer utama dalam mencapai tujuan tersebut,” ujar Renye.
Ia menerangkan, ekonomi inklusif merupakan proses pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesetaraan akses terhadap hasil pembangunan bagi seluruh segmen sosial, tanpa membedakan latar belakang atau kondisi individu. Pendekatan ini dinilai penting agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Lebih lanjut, Renye menekankan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Boven Digoel masih didominasi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang menyumbang sekitar 26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan kontribusi sebesar itu, sektor riil sudah seharusnya menjadi primadona utama dan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan angka kemiskinan,” tegasnya.
Kelompok Khusus DPRK Boven Digoel berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti masukan tersebut dengan kebijakan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat akar rumput.




















