Honai,Boven Digoel-Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menegaskan pentingnya pembentukan Produk Hukum Daerah yang taat asas serta selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional, guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan di masyarakat.
Dalam pendapat akhir Kelompok Khusus DPRK Boven Digoel, Wakil Ketua Kelompok Khusus, Renye Awan Ayarop, menekankan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) harus melalui mekanisme konsultasi hukum berjenjang, baik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Langkah ini dinilai krusial agar produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Renye menjelaskan, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam konteks tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten merupakan produk hukum yang dibentuk secara bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRK.
“Dalam mekanisme progres pembahasan Ranperda hingga penetapan menjadi Peraturan Daerah, proses konsultasi ke lembaga hukum tingkat provinsi dan pusat tidak dapat dipisahkan,” ujar Renye Awan Ayarop saat membacakan pendapat akhir Kelompok Khusus,jumat (12/12/2025).
Ia menegaskan, konsultasi tersebut sangat penting agar Perda yang dihasilkan merupakan konsensus bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK, sekaligus memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Perda yang ditetapkan tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.
Menurutnya, apabila produk hukum daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dalam implementasinya di tengah masyarakat sebagai pengguna produk hukum. Oleh karena itu, untuk mencapai asas manfaat, Perda yang dihasilkan harus selaras dengan dinamika sosial, norma yang berlaku di masyarakat, termasuk kesesuaian dengan hukum adat, serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Produk hukum daerah harus memberikan kepastian dan keadilan, serta dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” pungkas Renye Awan Ayarop.




















