Honai,Boven Digoel-Kelompok Khusus DPRK Boven Digoel menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pelaksanaan setiap produk hukum daerah agar tidak berhenti pada tataran regulasi semata, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.
Kelompok Khusus DPR Kabupaten Boven Digoel menegaskan bahwa keberhasilan implementasi produk hukum daerah memerlukan komitmen bersama kedua lembaga, mulai dari penyusunan regulasi turunan, kesiapan anggaran, pengawasan yang optimal, hingga evaluasi berkala guna menjamin kesinambungan pembangunan dan jalannya pemerintahan daerah.
Wakil Ketua Kelompok Khusus DPRK Boven Digoel, Renye Awan Ayarop, menyampaikan bahwa pengawalan bersama perlu dilakukan sejak tahap penetapan hingga pelaksanaan produk hukum. Menurutnya, setiap Peraturan Daerah yang dihasilkan, baik berasal dari usulan eksekutif maupun hak inisiatif DPRK, harus dilengkapi dengan regulasi turunan berupa Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Bupati agar dapat dilaksanakan secara teknis oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Pihak eksekutif sebagai pelaksana dan legislatif sebagai pengawas harus berjalan seiring dalam mengawal implementasi produk hukum yang telah ditetapkan,” ujarnya,jumat (12/12/2025).
Lebih lanjut, Renye menegaskan bahwa keberadaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati memiliki konsekuensi pada kesiapan anggaran yang memadai. Tanpa dukungan anggaran sebagai penggerak, produk hukum yang telah disusun dengan melibatkan anggaran APBD yang besar berpotensi tidak berjalan optimal di tengah masyarakat.
“Jika tidak tersedia anggaran, maka produk hukum yang telah disusun bersama akan sia-sia dan tidak dilaksanakan secara maksimal,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak berjalannya produk hukum daerah akan berdampak langsung pada dinamika pembangunan serta jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, Renye menilai peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai institusi terdepan dalam pengawalan dan penegakan produk hukum daerah perlu diperkuat melalui dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai.
“Satpol PP harus disiapkan secara maksimal agar mampu menjalankan perintah kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Selain itu, Renye menegaskan pentingnya evaluasi berkala terhadap setiap produk hukum daerah agar tidak terkesan kedaluwarsa. Menurutnya, regulasi daerah harus terus disesuaikan dengan tuntutan pembangunan serta dinamika sosial kemasyarakatan yang terus berkembang.
“Produk hukum harus dievaluasi secara periodik dan direvisi bila diperlukan, agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan daerah,” pungkasnya.




















