Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

DPRK dan Pemda Boven Digoel Sepakati Pembentukan BAPINDA dan Penataan OPD

36
×

DPRK dan Pemda Boven Digoel Sepakati Pembentukan BAPINDA dan Penataan OPD

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel-Melalui dasar hukum yang sah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel bersama Pemerintah Daerah menyepakati pembentukan Badan Pendapatan Daerah (BAPINDA) serta penataan ulang struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi perencanaan, pendapatan, dan legislasi daerah.

Kelompok Khusus DPRK Kabupaten Boven Digoel menyatakan bahwa pembentukan Badan Pendapatan Daerah atau BAPINDA, serta perubahan nomenklatur sejumlah Organisasi Perangkat Daerah, telah melalui proses koordinasi dan konsultasi yang sah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Komisi B DPRK bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah.

Dalam pembacaan pandangan akhir Kelompok Khusus DPRK terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, Wakil Ketua Kelompok Khusus DPRK, jumat (12/12/2025), Renye Awan Ayarop, menegaskan bahwa proses penyesuaian OPD memiliki dasar hukum yang jelas.

Menurut Renye, mencermati hasil koordinasi, konsultasi, serta Berita Acara Rapat Komisi B DPRK pada tanggal 3 Juli 2025 yang telah ditandatangani Ketua Komisi B DPRK dan Sekretaris Tim Asistensi Pemerintah Daerah, serta dilaksanakan di Ruang Rapat Bapemperda DPRK Kabupaten Boven Digoel, menjadi dasar hukum yang sah dalam melakukan perubahan terhadap Raperda tersebut, termasuk pembentukan OPD baru yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPINDA).

Renye Awan Ayarop juga menegaskan, berdasarkan dasar hukum yang sama, telah disepakati perubahan nomenklatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (BP4D) menjadi Badan Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah yang disingkat BAPERIDA. Selain itu, perubahan nomenklatur juga dilakukan terhadap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK.

Ia memberikan apresiasi kepada Tim Bapemperda DPRK dan Tim Asistensi Pemerintah Daerah yang telah menyelesaikan tugasnya dalam memperjelas dan memperkuat kinerja pemerintah daerah untuk lima tahun ke depan. Menurutnya, penambahan dan penataan tiga OPD kunci ini akan memperkuat fungsi perencanaan, pendapatan daerah, serta fungsi legislasi, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah.

Kelompok Khusus DPRK Kabupaten Boven Digoel berharap seluruh Rancangan Peraturan Daerah strategis, yakni Rancangan Perda tentang Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029, Rancangan Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta Rancangan Perda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah dan dicatat dalam Lembaran Daerah.

Dengan penguatan kelembagaan ini, DPRK optimistis kinerja pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel periode 2025–2029 dapat berjalan lebih efektif, sinergis, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.