Honai,Boven Digoel — Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional (PDPN) DPRK Kabupaten Boven Digoel menegaskan komitmennya terhadap pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan kampung, serta penguatan pelayanan publik berbasis digital dalam pendapat akhir terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025–2029.
Pandangan akhir fraksi tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PDPN, Benyamin Anumbom, yang menekankan bahwa RPJMD harus benar-benar berpihak kepada masyarakat kampung, terutama wilayah tertinggal dan kelompok rentan, sejalan dengan visi pembangunan daerah “Balik Kampung–Bangun Kampung”.
Setelah mencermati secara menyeluruh Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, Fraksi PDPN DPRK Boven Digoel menilai bahwa dokumen perencanaan tersebut perlu diarahkan secara tegas pada pengentasan kemiskinan dan keadilan wilayah. Fraksi PDPN juga mendorong optimalisasi potensi daerah, khususnya sektor pertanian dan perkebunan, pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien, percepatan digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Dalam pembacaan pendapat akhir fraksi, Ketua Fraksi PDPN Benyamin Anumbom menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat kampung-kampung yang menghadapi keterbatasan akses jalan, listrik, air bersih, dan layanan dasar lainnya. Oleh karena itu, Fraksi PDPN menekankan agar program-program prioritas pemerintah daerah lebih berpihak kepada kampung tertinggal dan masyarakat rentan.
“Pengentasan kemiskinan dan keadilan wilayah harus menjadi fokus utama. Masih ada kampung-kampung dengan akses jalan, listrik, air bersih, dan layanan dasar yang sangat terbatas. Program prioritas harus benar-benar menyentuh kebutuhan kampung tertinggal dan kelompok rentan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Benyamin Anumbom menyoroti besarnya potensi sumber daya daerah yang dimiliki Kabupaten Boven Digoel, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan. Menurutnya, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati perlu mendorong hilirisasi dan industrialisasi produk lokal agar memberikan nilai tambah ekonomi serta menyerap tenaga kerja lokal.
“Daerah kita memiliki potensi besar pada sektor pertanian dan perkebunan. Pemerintah perlu mendorong hilirisasi dan industrialisasi produk lokal agar memberi nilai tambah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” ujarnya,jumat (12/12/2025).
Fraksi PDPN juga menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Pengelolaan APBD, menurut fraksi ini, harus dilakukan secara akuntabel, bebas dari praktik korupsi, serta tepat sasaran demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Selain itu, percepatan pelayanan publik berbasis digital menjadi perhatian serius Fraksi PDPN. Digitalisasi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perizinan.
“Perlu percepatan pelayanan berbasis teknologi, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perizinan, agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan transparan,” kata Benyamin.
Fraksi PDPN menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025–2029 sangat bergantung pada komitmen bersama antara penyelenggara pemerintahan daerah, pemangku kepentingan, dan seluruh masyarakat.
“Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kerja sama semua pihak guna mewujudkan slogan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu ‘Balik Kampung–Bangun Kampung’,” pungkasnya.




















