Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Banggar DPRK Boven Digoel Paparkan Pagu Anggaran Seluruh OPD dalam KUA-PPAS APBD 2026

43
×

Banggar DPRK Boven Digoel Paparkan Pagu Anggaran Seluruh OPD dalam KUA-PPAS APBD 2026

Sebarkan artikel ini
0-0x0-0-0-{}-0-0#

Honai,Boven Digoel– Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel memaparkan secara rinci pagu anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Pemaparan tersebut disampaikan oleh anggota Banggar DPRK Boven Digoel, Marthen Luther O. Wambarop, S.IP, M.AP, saat membacakan Laporan Badan Anggaran DPRK dalam rapat paripurna,sabtu (13/12/2025).

Marthen Wambarop mengatakan, pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pelayanan publik, serta prioritas pembangunan daerah.

“Setelah melalui pembahasan, Banggar DPRK dapat menyampaikan pagu anggaran per OPD sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.

Untuk sektor pelayanan dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh pagu anggaran terbesar, yakni Rp216.792.595.881. Sementara Dinas Kesehatan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp126.325.163.041, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp63.609.899.250.

Pada sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp52.075.524.540, sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan memperoleh alokasi Rp49.344.852.678.

Selanjutnya, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja memperoleh pagu anggaran Rp12.496.848.668, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.909.287.754, Dinas Sosial sebesar Rp10.689.486.453, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp5.883.110.839.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat pagu Rp6.249.243.735, Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp5.730.434.556, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp7.742.428.454, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebesar Rp11.254.773.398.

Sementara itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB memperoleh pagu Rp7.526.695.525, Dinas Perhubungan sebesar Rp17.342.853.014, serta Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp15.172.876.168.

Untuk sektor ekonomi dan pelayanan publik lainnya, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan pagu Rp14.910.820.067, Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp4.340.636.990, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.403.343.352, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp4.512.812.492.

Di bidang pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan memperoleh pagu anggaran Rp23.954.626.868, sementara Dinas Perkebunan mendapatkan Rp14.019.954.826.

Banggar DPRK juga menyampaikan pagu anggaran bagi perangkat daerah penunjang pemerintahan. Sekretariat Daerah memperoleh alokasi Rp59.425.347.703, dan Sekretariat DPRK sebesar Rp42.576.836.968.

Selanjutnya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (BPAD) mendapatkan pagu Rp12.040.676.088, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp201.118.831.008, serta Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.729.622.431.

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM memperoleh pagu Rp11.940.641.383, Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebesar Rp2.761.035.444, dan Inspektorat sebesar Rp13.431.039.267.

Untuk unsur kewilayahan, alokasi anggaran bagi 20 distrik ditetapkan sebesar Rp42.589.322.746, sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperoleh pagu Rp7.011.022.650.

Marthen Wambarop menegaskan, seluruh pagu anggaran OPD yang disampaikan Banggar DPRK ini akan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2026 sebelum dibahas lebih lanjut hingga penetapan.

Ia berharap seluruh OPD dapat mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan akuntabel demi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boven Digoel.