Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Banggar DPRK Boven Digoel Sampaikan Laporan Pembahasan KUA–PPAS APBD 2026

51
×

Banggar DPRK Boven Digoel Sampaikan Laporan Pembahasan KUA–PPAS APBD 2026

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel– Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRK.

Laporan tersebut dibacakan oleh anggota Badan Anggaran DPRK Boven Digoel, Marthen Luther O. Wambarop, S.IP, M.AP, yang menyampaikan bahwa pembahasan KUA–PPAS telah dilakukan secara komprehensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam laporannya, Marthen menjelaskan bahwa KUA–PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, arah kebijakan pembangunan, serta prioritas program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, sebagaimana laporan hasil pembahasan kami bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kiranya DPRK dapat menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Marthen saat membacakan laporan Banggar,sabtu (13/12/2025).

Ia menegaskan bahwa persetujuan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk disepakati bersama antara DPRK dan Pemerintah Daerah sebagai kesepakatan bersama, guna menjamin kesinambungan proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Lebih lanjut disampaikan, Banggar DPRK berharap dokumen KUA–PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah dibahas dapat menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan Rancangan APBD, sehingga mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, sebelum memasuki pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2026 secara lebih rinci bersama seluruh perangkat daerah terkait.