Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

DPRK Boven Digoel Lanjutkan Pembahasan KUA-PPAS R-APBD 2026

43
×

DPRK Boven Digoel Lanjutkan Pembahasan KUA-PPAS R-APBD 2026

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menggelar lanjutan Rapat Paripurna dengan agenda “Lanjutan Pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026”, yang berlangsung di ruang sidang DPRK Boven Digoel,sabtu (13/12/2025).

Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRK Boven Digoel Simon Akka menyampaikan bahwa sebelumnya Bupati Boven Digoel telah menyampaikan kepada DPRK Rancangan KUA dan PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, guna ditetapkan menjadi KUA dan PPAS R-APBD Tahun 2026.

“Pada rapat paripurna dewan, Bupati telah menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRK. Dokumen tersebut selanjutnya dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Ketua DPRK dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat kerja DPRK, pembahasan Rancangan KUA dan PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan oleh DPRK melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Lebih lanjut disampaikan, pembahasan KUA dan PPAS R-APBD Tahun 2026 mengacu pada materi muatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024. Fokus pembahasan diarahkan pada kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, serta kebijakan pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam KUA dan PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2026, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2026.

Ketua DPRK menambahkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, agenda rapat paripurna dalam rangka penetapan Rancangan KUA dan PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi beberapa tahapan penting.

“Agenda rapat paripurna penetapan Rancangan KUA dan PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri dari penyampaian laporan hasil pembahasan, permintaan persetujuan secara lisan kepada anggota DPRK, serta penyampaian pendapat akhir kepala daerah,” jelasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua DPRK menyampaikan bahwa untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan KUA dan PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Anggaran DPRK, sebelum memasuki tahapan persetujuan dan pendapat akhir kepala daerah.

Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam rangka memastikan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Boven Digoel.