Honai,Boven Digoel-Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRK.
Laporan Pansus dibacakan Wakil Ketua Pansus, Cenmi Winamal, SE. Dalam penyampaiannya, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel kembali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
“Hasil Laporan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025 kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” kata Cenmi.
Ia mengatakan, opini tersebut merupakan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah belum mengalami peningkatan.
“Pendapat atau opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel masih tetap Wajar Dengan Pengecualian selama lima tahun berturut-turut atau belum naik kelas,” ujarnya,senin (29/06/2026).
Pansus mencatat beberapa temuan yang menjadi perhatian. Salah satunya adalah pengelolaan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal pada PD Boven Digoel Sejahtera yang dinilai belum memadai.
“PD Boven Digoel Sejahtera tidak dapat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk Tahun 2024 dan 2025, sehingga nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp11.844.288.184 tidak dapat diyakini kewajarannya,” jelas Cenmi.
Selain itu, Pansus juga menyoroti pengelolaan aset tetap yang masih belum memadai. BPK menemukan adanya selisih pencatatan saldo aset tetap dan akumulasi penyusutan antara neraca dan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang tidak dapat dijelaskan secara rinci.
“Hal tersebut mengakibatkan nilai aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap yang disajikan dalam neraca tidak dapat diyakini kewajarannya,” katanya.
Temuan lainnya berkaitan dengan aset lain-lain berupa kas pada bendahara pengeluaran sejak Tahun Anggaran 2008 hingga 2025 yang belum dipertanggungjawabkan dengan nilai mencapai Rp23.900.389.593.
“Terdapat penggunaan dana uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp21.235.630.175 serta kekurangan kas bendahara sebesar Rp2.684.759.418 yang belum diproses penetapan status pembebanan maupun Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM),” ungkapnya.
Menurut Pansus, kondisi tersebut mencerminkan masih adanya ketidaktaatan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kerja Pansus LHP BPK oleh DPRK merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan yang membahas temuan, catatan, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terhadap LHP BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan,” tutup Cenmi.




















