Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Pansus DPRK Boven Digoel Minta Pemkab Tuntaskan Seluruh Temuan BPK dalam 80 Hari Kerja

19
×

Pansus DPRK Boven Digoel Minta Pemkab Tuntaskan Seluruh Temuan BPK dalam 80 Hari Kerja

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel Digoel-Panitia Khusus (Pansus) DPRK Boven Digoel meminta Pemerintah Kabupaten Boven Digoel segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut menjadi perhatian utama yang harus diselesaikan dalam waktu 80 hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK Boven Digoel saat penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus terhadap LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025,senin (29/06/2026).

Wakil Ketua Pansus, Cenmi Winamal, SE, mengatakan berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan, Pansus menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebagai langkah percepatan penyelesaian seluruh temuan BPK.

“Berdasarkan kesimpulan yang ada, dapat kami sampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang menjadi perhatian dalam penyelesaian temuan BPK selama 80 hari kerja,” kata Cenmi.

Pansus meminta Bupati Boven Digoel menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh hasil temuan BPK sesuai tahapan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Pansus juga memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan penyertaan modal pada BUMD BvD Sejahtera. Perusahaan daerah tersebut diminta segera menyusun laporan keuangan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025 dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah, sekaligus meminta Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan audit sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dalam pengelolaan aset daerah, Pansus mendorong pemerintah segera mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui penertiban administrasi dan penatausahaan, penghapusan aset yang memenuhi ketentuan, serta penerapan digitalisasi manajemen aset agar pengelolaannya lebih tertib dan efisien.

Pansus juga merekomendasikan revisi terhadap Standar Satuan Harga (SSH) yang dinilai masih bervariasi sehingga perlu disesuaikan agar lebih efektif dalam penyusunan anggaran daerah.

Tidak hanya itu, seluruh kepala OPD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta lebih teliti dan cermat dalam melakukan verifikasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran belanja. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari kesalahan penganggaran pada kode rekening belanja yang terus berulang setiap tahun.

Kepada Inspektorat Kabupaten Boven Digoel, Pansus meminta agar fungsi pengawasan internal semakin dimaksimalkan, terutama dalam upaya pencegahan munculnya temuan baru maupun temuan yang berulang pada setiap perangkat daerah.

Pansus juga menyoroti masih adanya sisa kas pada bendahara pengeluaran sejak Tahun Anggaran 2008 hingga 2025. Seluruh kepala OPD diminta segera menyetorkan sisa kas tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Pansus menekankan pentingnya keseriusan seluruh kepala OPD dalam menyelesaikan temuan BPK. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah bersikap proaktif dan hadir dalam setiap tahapan pembahasan penyelesaian temuan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun DPRK sebagai lembaga pengawasan.

Di sisi lain, Pansus juga mendorong optimalisasi kerja Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) melalui penguatan regulasi, termasuk pembentukan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Ganti Rugi Daerah. Selain itu, Pansus meminta konsistensi pelaksanaan sidang-sidang MP-TGR secara maraton serta dukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan lebih efektif.

Pansus berharap seluruh rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sehingga penyelesaian temuan BPK dapat dilakukan tepat waktu, sekaligus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.