Scroll untuk baca artikel
Politik

KPUD Boven Digoel Pastikan PSU Berjalan Meski Hadapi Kendala Anggaran

61
×

KPUD Boven Digoel Pastikan PSU Berjalan Meski Hadapi Kendala Anggaran

Sebarkan artikel ini
kpud gelar rapat koordinasi persiapan psu

Honai,Boven Digoel – Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Boven Digoel, Adrianus Paulus Kairen Oropka,pada (28/02/25) menegaskan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, daerah yang mengalami keterbatasan anggaran sehingga tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dapat mengajukan surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan solusi terkait pendanaan.

Dalam setiap tahapan pemilu, anggaran menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Oleh karena itu, jika suatu daerah menghadapi kendala anggaran yang signifikan sehingga tidak memungkinkan dilaksanakannya PSU sesuai jadwal, maka mekanisme yang dapat ditempuh adalah menyampaikan laporan resmi kepada Kemendagri guna mencari solusi terbaik.

Ketua KPUD Boven Digoel, Adrianus Paulus Kairen Oropka, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan demokrasi tetap berjalan sesuai aturan tanpa terkendala faktor pendanaan.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, daerah yang tidak bisa melaksanakan PSU karena keterbatasan anggaran dapat menyurati Kemendagri. Hal ini penting agar proses demokrasi tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua KPUD menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya guna memastikan kesiapan pelaksanaan PSU. KPUD juga berupaya agar tahapan yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien, dan transparan tanpa mengurangi kualitas serta kredibilitas pemilu.

Ketua KPUD Boven Digoel mengimbau kepada seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pemangku kepentingan, maupun masyarakat, untuk terus mendukung proses demokrasi di Boven Digoel. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan pelaksanaan PSU dapat berlangsung tanpa hambatan serta tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah.

Dengan langkah ini, diharapkan pelaksanaan PSU di Kabupaten Boven Digoel dapat tetap berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Sehingga, proses demokrasi dapat berlangsung dengan adil, jujur, dan demokratis, memberikan kepastian hukum serta legitimasi bagi hasil pemilihan.