Scroll untuk baca artikel
Politik

Kejari Merauke dan Pemda Boven Digoel Bersinergi dalam Penertiban Aset Daerah

57
×

Kejari Merauke dan Pemda Boven Digoel Bersinergi dalam Penertiban Aset Daerah

Sebarkan artikel ini
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Merauke, Eko Nuryanto, S.H., M.H.,

Honai,Boven Digoel – Dalam upaya penertiban aset daerah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel. Salah satu bentuk kerja sama ini adalah pemberian bantuan hukum kepada Sekretariat DPRK Boven Digoel yang difokuskan pada penertiban aset rumah jabatan anggota DPRK yang masih dalam penguasaan pihak-pihak yang tidak berhak.

Kerja sama ini merupakan wujud sinergi antara Kejari Merauke dan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel dalam menjaga tata kelola aset daerah yang transparan dan akuntabel. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Merauke, Eko Nuryanto, S.H., M.H., (07/05/25) mengungkapkan bahwa Kejari Merauke memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel, dalam hal ini Sekretariat DPRK Boven Digoel, untuk penertiban aset daerah.

Dasar dari bantuan hukum ini adalah adanya Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani antara Kejari Merauke dengan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2024. Dengan adanya MoU ini, Kejari memiliki payung hukum yang kuat dalam membantu Pemda Boven Digoel menertibkan aset daerah.

Lebih lanjut, Kasi Datun mengungkapkan bahwa Sekretariat DPRK Boven Digoel telah memberikan empat Surat Kuasa Khusus terkait penertiban aset, di mana objeknya adalah rumah jabatan anggota DPRK Boven Digoel.

“Hingga saat ini, tiga aset sudah berhasil dikembalikan dari pihak yang tidak berhak menguasainya”,Ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menjaga aset daerah agar tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam pengelolaan yang sah. Kejari Merauke dan Pemkab Boven Digoel berkomitmen untuk terus mengawal proses penertiban aset demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab.