Honai,Boven Digoel – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Anergi Taruk Padang, menyampaikan rasa kecewa dan keprihatinannya terhadap sikap sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menghadiri rapat paripurna DPRK, meskipun telah menerima undangan resmi dari sekretariat dewan.
Dalam keterangannya kepada media (02/07/25), Anergi menegaskan bahwa rapat paripurna merupakan forum penting dan strategis yang tidak hanya membahas evaluasi program kerja dan penggunaan anggaran daerah, tetapi juga menjadi wadah pengambilan keputusan kebijakan yang berdampak langsung pada pembangunan Boven Digoel.
“Ini bukan kali pertama Kepala OPD absen tanpa alasan yang jelas. Sikap seperti ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap tanggung jawab mereka sebagai bagian dari roda pemerintahan daerah,” ujar Anergi dengan nada kecewa.
Ia menambahkan, hanya beberapa OPD yang rutin hadir dalam setiap agenda paripurna, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Dinas Perhubungan, serta Dinas Kesehatan. Sementara sebagian besar kepala OPD lainnya kerap mangkir tanpa memberikan alasan yang jelas.
“Meskipun undangan resmi sudah disampaikan, masih banyak yang tidak hadir. Ini sangat mengecewakan kami di DPRK. Kepala OPD harus sadar diri, bahwa kehadiran mereka dalam rapat paripurna adalah bagian dari komitmen untuk membangun daerah secara bersama-sama,” tambah Anergi.
Menurutnya, kehadiran kepala OPD tidak hanya penting untuk menyampaikan laporan atau menjawab pertanyaan dewan, tetapi juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa antara eksekutif dan legislatif bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Anergi juga menekankan bahwa ketidakhadiran kepala OPD dalam forum resmi seperti rapat paripurna dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian terhadap tugas pokok dan fungsinya, sekaligus mencerminkan kurangnya keseriusan dalam mendukung arah pembangunan daerah.
“Kalau kepala OPD tidak hadir, bagaimana bisa menyelesaikan persoalan dan mengambil keputusan yang tepat? Forum paripurna bukan forum biasa, ini forum resmi yang wajib dihadiri oleh semua pihak terkait,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRK Boven Digoel mendesak Pemerintah Kabupaten untuk memberikan perhatian serius terhadap fenomena ini. Anergi menyarankan agar ada sanksi tegas bagi kepala OPD yang tidak menunjukkan komitmen kehadiran dalam rapat-rapat penting, agar ke depan proses pembahasan kebijakan strategis daerah bisa berjalan lancar dan efektif.
“Kami minta Bupati atau Sekda memberi teguran dan memastikan kehadiran mereka dalam setiap agenda paripurna. Ini demi kepentingan masyarakat dan kelangsungan pembangunan daerah,” tutup Anergi.




















