Honai,Boven Digoel–Dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban konstitusionalnya, para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel melaksanakan kegiatan reses ke daerah asal pemilihan masing-masing. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring dan menampung aspirasi masyarakat secara langsung dari wilayah yang mereka wakili.
Reses merupakan bagian dari fungsi representatif DPRK yang memberikan ruang bagi setiap anggota dewan untuk hadir di tengah masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Melalui forum ini, anggota dewan dapat secara langsung mendengar keluhan, masukan, dan harapan masyarakat, serta mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya.
Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka, menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah dan Rapat Konsultasi Pimpinan Gabungan DPRK, pelaksanaan reses masa persidangan kedua tahun 2025 dilakukan secara perseorangan oleh masing-masing anggota DPRK. Reses dijadwalkan berlangsung selama lima hari, yaitu dari tanggal 22 hingga 26 Juli 2025, sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.
“Hasil dari kegiatan reses ini akan menjadi rekomendasi DPRK dalam bentuk pokok-pokok pikiran yang akan diarahkan untuk kebijakan pembangunan tahun 2026 dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boven Digoel tahun 2027. Pokok-pokok pikiran tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dalam program kerja sesuai kewenangan daerah,” terang Simon Akka (pada rapat pearipurna penutupan masa sidang II tahun 2025, selasa,(22/07/25).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban setiap anggota DPRK yang sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban politis kepada konstituen. Melalui kegiatan ini, anggota dewan diharapkan bisa secara aktif mendengar dan merespons langsung suara rakyat yang telah memilih mereka.
Tak hanya melalui reses, aspirasi masyarakat juga diterima DPRK melalui berbagai jalur lainnya seperti komisi-komisi, fraksi-fraksi, bahkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat. Ketua DPRK mengungkapkan bahwa selama masa persidangan kedua tahun 2025, DPRK telah menerima sejumlah masukan dari berbagai kelompok masyarakat.
“Di antaranya, kami menerima aspirasi dari Aliansi Tenaga Kesehatan yang menyoroti buruknya manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel, serta dari Ikatan Guru yang menyampaikan keluhan terkait belum maksimalnya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru,” tambahnya.
DPRK Boven Digoel menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan aspirasi masyarakat dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan demi kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Boven Digoel.




















