Honai,Boven Digoel- DPRK Kabupaten Boven Digoel menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026,rabu (26/08/2026)
Rapat tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Perubahan APBD 2026 setelah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Perubahan KUA dan PPAS.
Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka, dalam sambutannya mengatakan, proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 saat ini telah memasuki tahapan penyusunan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
“Proses penyusunan Perubahan APBD Tahun 2026 Kabupaten Boven Digoel saat ini memasuki tahapan penyusunan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Perubahan RKPD telah diselesaikan sehingga menjadi dasar pelaksanaan rapat paripurna ini,” ujar Simon.
Menurutnya, pelaksanaan rapat paripurna tersebut berdasarkan Surat Bupati Boven Digoel Nomor 900/2436/BUP/2026 tanggal 20 Agustus 2026 tentang Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian rancangan tersebut, kata Simon, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Simon menjelaskan, berdasarkan Pasal 161 PP Nomor 12 Tahun 2019, perubahan APBD dapat dilakukan apabila pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan asumsi KUA, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Selain itu, perubahan APBD dapat dilakukan karena adanya kebutuhan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarprogram dan kegiatan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, serta kondisi darurat dan bencana.
“Selanjutnya, dalam Pasal 162 dijelaskan bahwa kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan Perubahan KUA dan PPAS berdasarkan Perubahan RKPD,” jelasnya.
Ia menegaskan, pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS menjadi tahapan penting dalam memastikan kebijakan, perencanaan dan penganggaran daerah tetap berjalan selaras dengan kondisi serta kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRK bersama Pemerintah Kabupaten Boven Digoel selanjutnya akan melakukan pembahasan terhadap rancangan perubahan anggaran sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




















