Scroll untuk baca artikel
Daerah

DPRK Boven Digoel Dorong Raperda Perlindungan Pedagang Lokal OAP

53
×

DPRK Boven Digoel Dorong Raperda Perlindungan Pedagang Lokal OAP

Sebarkan artikel ini

HONAI, Boven Digoel – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel mendorong segera lahirnya regulasi khusus untuk melindungi dan memberdayakan pedagang lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Usulan ini muncul menyikapi semakin ketatnya persaingan pasar yang dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha kecil daerah.

Anggota DPRK Boven Digoel, Tethol Petrus Nicodemus, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang lokal. Ia menilai regulasi ini sangat penting sebagai bentuk keberpihakan terhadap ekonomi masyarakat asli daerah.

“Pedagang lokal kita butuh ruang yang adil dan aman untuk berkembang. Tanpa regulasi, mereka akan kalah saing dengan pedagang dari luar yang punya modal dan akses lebih besar,” kata Nicodemus usai rapat paripurna DPRK, Senin (30/6/2025).

Sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Raperda tersebut, ia menyebut salah satu poin strategis yang diusulkan adalah penyediaan lokasi khusus bagi pedagang lokal, yang memungkinkan mereka menjual produk unggulan daerah tanpa harus tersisih oleh pemain besar.

“Lokasi khusus ini akan jadi ruang bagi pedagang lokal, terutama OAP, untuk memasarkan hasil bumi seperti sagu, pinang, hasil kebun, hingga kerajinan tangan. Mereka tidak perlu bersaing langsung dengan pedagang besar yang lebih mapan,” lanjutnya.

Langkah ini, menurutnya, selaras dengan visi pemerintah daerah untuk membangun ekonomi berbasis kerakyatan yang adil dan berkelanjutan. Perlindungan terhadap pedagang lokal tidak cukup hanya dengan bantuan modal, tetapi harus dibarengi kebijakan sistemik yang memberi mereka peluang nyata.

DPRK juga meminta agar pemerintah daerah mendukung penuh inisiatif ini, baik melalui alokasi anggaran, maupun pelibatan lintas sektor seperti dinas perdagangan, koperasi, hingga organisasi adat.

Nicodemus menegaskan, keberhasilan Raperda ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Oleh sebab itu, tokoh adat, kepala kampung, dan komunitas lokal diharapkan ikut memberi masukan agar kebijakan ini benar-benar berpihak dan berdampak langsung pada kehidupan pedagang OAP.