Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

DPRK Boven Digoel Gelar Rapat Paripurna Bahas Perubahan APBD-P 2025

55
×

DPRK Boven Digoel Gelar Rapat Paripurna Bahas Perubahan APBD-P 2025

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama membahas dua dokumen penting dalam proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, yakni Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRK Boven Digoel ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRK Boven Digoel, Orai Bruner Leleng, serta dihadiri para anggota dewan, pejabat eksekutif, dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD). Agenda ini menjadi salah satu tahap strategis dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Orai Bruner Leleng menyampaikan bahwa proses penyusunan perubahan APBD tahun ini telah memasuki tahap pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS. Ia menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah diselesaikan dan menjadi dasar pelaksanaan rapat paripurna tersebut.

“Pelaksanaan rapat paripurna ini dilakukan berdasarkan Surat Bupati Nomor 900/1518/BUP/2025 tanggal Oktober 2025 perihal penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujar Oral, selasa (14/10/25).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pasal 161 dalam peraturan tersebut menyebutkan perubahan APBD dapat dilakukan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan asumsi KUA, baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Selain itu, perubahan juga dapat dilakukan karena adanya keadaan yang mengharuskan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarprogram, dan kegiatan, adanya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya yang harus digunakan, maupun karena keadaan darurat dan bencana.

Ia menambahkan, Pasal 162 menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam Rancangan KUA-PPAS Perubahan berdasarkan perubahan RKPD.

Oral Bruner Leleng berharap melalui rapat paripurna ini, DPRK dan Pemerintah Daerah dapat mempercepat proses penyelesaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS, sehingga tahapan menuju penetapan APBD Perubahan Tahun 2025 dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Langkah ini menunjukkan komitmen DPRK Boven Digoel dalam menjalankan fungsi anggaran secara akuntabel dan transparan, guna memastikan pengelolaan keuangan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dengan digelarnya rapat paripurna ini, DPRK Boven Digoel menegaskan keseriusannya dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan di Boven Digoel.