Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

DPRK Tekankan Pemkab Segera Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Sesuai Aturan

80
×

DPRK Tekankan Pemkab Segera Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Sesuai Aturan

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memiliki batas waktu untuk menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) paling lambat tiga bulan sebelum penutupan tahun anggaran.

Ketentuan ini mengacu pada amanat Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa dokumen perubahan KUA dan PPAS harus disampaikan paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan untuk memperoleh kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRK.

Dalam rapat paripurna, Wakil Ketua I DPRK Boven Digoel, Oral Bruner Leleng, menegaskan pentingnya Pemkab mematuhi ketentuan tersebut agar proses penyusunan dan pembahasan perubahan anggaran dapat berjalan sesuai aturan dan tepat waktu.

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, rancangan perubahan KUA dan PPAS disampaikan paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran guna mendapatkan kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRK,” ujar Oral,selasa (14/10/25).

Ia juga menambahkan, dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD, pemerintah daerah wajib melengkapi dokumen tersebut dengan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan APBD. Dokumen ini nantinya harus melalui proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di jenjang pemerintahan yang lebih tinggi sebelum ditetapkan.

Lebih lanjut, Oral menjelaskan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (6) Peraturan DPRK Boven Digoel Nomor 1 Tahun 2020, setelah mendapat persetujuan bersama, dokumen tersebut akan ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

Wakil Ketua I DPRK itu juga berharap, ke depan proses penyampaian dan kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan PPAS dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

“Kami berharap, penyampaian dan kesepakatan terhadap rancangan KUA dan PPAS Perubahan dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta petunjuk teknis Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025,” tegasnya.

Dengan adanya batas waktu yang jelas, DPRK Boven Digoel mendorong seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten untuk bekerja lebih fokus dan koordinatif, memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.