Scroll untuk baca artikel
Politik

DPRK Boven Digoel Minta Transparansi dalam Penetapan TPP Pegawai

57
×

DPRK Boven Digoel Minta Transparansi dalam Penetapan TPP Pegawai

Sebarkan artikel ini

HONAI, Boven Digoel – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menyoroti mekanisme penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa melalui proses pembahasan bersama legislatif. DPRK menilai, penentuan besaran TPP harus melibatkan lembaga legislatif guna menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRK Boven Digoel, Anergi Tarukpadang, dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan, Selasa (27/5/2025).

“Penetapan nilai TPP seharusnya menjadi bagian dari pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, sebagaimana diatur dalam peraturan. Namun sejauh ini, DPRK tidak pernah dilibatkan,” kata Anergi.

Menurutnya, keterlibatan DPRK bukan untuk mencampuri teknis pelaksanaan, melainkan untuk memastikan proses penganggaran dilakukan secara terbuka dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Ini bukan soal intervensi, tetapi soal tanggung jawab dalam penggunaan anggaran publik. Uang yang digunakan berasal dari rakyat, maka pengelolaannya pun harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Anergi juga meminta agar pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 tidak lagi mengabaikan aspek tersebut. Ia mendorong agar Badan Anggaran DPRK bisa mengkaji komponen TPP secara menyeluruh dalam pembahasan mendatang.

“Kami berharap TPP menjadi bagian dari agenda pembahasan Banggar untuk APBD 2026. Ini penting agar ada kejelasan, keadilan, dan keterbukaan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi seluruh pegawai,” tegasnya.

DPRK berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat ditingkatkan demi menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan publik.