Honai,Boven Digoel– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel terus mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sepanjang Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Berbagai agenda strategis berhasil dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan daerah.
Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka, mengatakan selama masa persidangan tersebut, DPRK telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
“Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan, pada kurun waktu tersebut DPR Kabupaten Boven Digoel telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, baik di bidang legislasi, penganggaran maupun pengawasan,” ujar Simon Akka saat menyampaikan Laporan Kinerja DPRK dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026,kamis (23/07/2026).
Ia menjelaskan, DPRK mengawali masa persidangan dengan menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II pada 1 April 2026. Selanjutnya, DPRK bersama Pemerintah Kabupaten Boven Digoel membahas berbagai rancangan peraturan daerah melalui Panitia Khusus (Pansus).
Selain itu, DPRK juga menerima, mengelola, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah serta instansi terkait. Berbagai rapat kerja, kunjungan kerja dalam daerah, hingga peninjauan lapangan juga dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
“Kami juga melaksanakan rapat kerja Bapemperda bersama tim asistensi pemerintah daerah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Dalam upaya memperjuangkan kepentingan daerah, DPRK melakukan konsultasi ke empat kementerian, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selain itu, alat kelengkapan DPRK juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Merauke untuk memperkuat referensi serta bertukar pengalaman mengenai pelaksanaan tugas kedewanan.
Pada bidang legislasi, DPRK bersama Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berhasil membahas dan menyetujui sejumlah rancangan peraturan daerah, meliputi RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025–2029, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, serta Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
DPRK juga membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 serta melaksanakan reses pada 23–27 Juli 2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat di seluruh daerah pemilihan.
Selain agenda legislasi, DPRK menyelenggarakan dialog interaktif mengenai pengendalian Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Kabupaten Boven Digoel dan melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) terkait penguatan kapasitas kelembagaan DPRK afirmasi.
“Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan bentuk komitmen DPRK Boven Digoel dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Simon Akka.
Ia berharap sinergi antara DPRK, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat terus terjalin dengan baik sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Boven Digoel.




















