Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

DPRK Boven Digoel Perkuat Peran Komisi untuk Kawal APBD dan Ranperda

52
×

DPRK Boven Digoel Perkuat Peran Komisi untuk Kawal APBD dan Ranperda

Sebarkan artikel ini
suasan sidang paripurna DPRK Boven Digoel

Honai,Boven Digoel-Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel melalui alat kelengkapannya, khususnya komisi-komisi, telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2025.

Kegiatan-kegiatan tersebut mencerminkan peran aktif DPRK dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Komisi-komisi DPRK Boven Digoel turut terlibat secara intens dalam pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui berbagai program dan kegiatan.

Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka, dalam sambutannya (22/07/25) menyampaikan bahwa komisi-komisi sebagai alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap memiliki tugas penting dalam pembentukan peraturan daerah dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Berdasarkan ruang lingkup kerja masing-masing, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2025, komisi-komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, antara lain Rapat internal komisi, Rapat kerja dan hearing dengan mitra kerja sebanyak 8 kali, Kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 2 kali, Kunjungan kerja luar daerah sebanyak 3 kali, Bimbingan teknis sebanyak 1 kali, Orientasi pendalaman tugas bagi anggota DPRK jalur pengangkatan sebanyak 1 kali serta Studi komparatif ke Kota Malang sebanyak 1 kali.

Simon Akka juga menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas kinerja DPRK, khususnya dalam memperkuat fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Ia menambahkan bahwa berdasarkan Peraturan DPRK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRK Boven Digoel, setiap komisi wajib menjalankan tugasnya sesuai fungsi dan ruang lingkup yang ditetapkan.

“Melalui aktivitas komisi yang terstruktur dan terukur, kami ingin memastikan bahwa kebijakan daerah yang dirumuskan benar-benar aspiratif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Simon.

Lebih lanjut, Ketua DPRK menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dengan semangat kolaboratif tersebut, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat Boven Digoel serta mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.