Honai,Boven Digoel – Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera (GANIS) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menegaskan pentingnya pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK Boven Digoel tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Kelompok Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), selasa,(01/07/25).
Dalam penyampaian pandangan umum fraksi, Anggota Fraksi GANIS, Cenmi Winamal, SE, menekankan bahwa pembentukan Bapenda bukan sekadar pembentukan kelembagaan, namun harus dilandasi orientasi pelayanan publik yang kuat.
“Kami menilai bahwa orientasi pelayanan publik harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat. Penataan organisasi kelembagaan perangkat daerah adalah langkah penting untuk menjawab kebutuhan pembangunan di Kabupaten Boven Digoel,” tegas Cenmi.
Cenmi menambahkan bahwa pembentukan perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendapatan daerah, harus merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan perangkat daerah.
“Pembentukan Badan Pendapatan Daerah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga keberadaannya sah secara hukum dan berfungsi optimal dalam menunjang sistem pengelolaan pendapatan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi GANIS juga menyarankan agar dalam penyusunan Raperda tentang Pembentukan Bapenda, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan analisis terhadap regulasi terkait, baik secara vertikal (hubungan dengan peraturan di atasnya) maupun horizontal (hubungan dengan peraturan lain di tingkat yang sama).
“Kami berharap agar evaluasi dan sinkronisasi regulasi dilakukan secara cermat. Hal ini untuk memastikan bahwa Raperda yang disusun benar-benar kuat secara hukum dan bisa menjadi dasar yang kokoh dalam merumuskan pembentukan Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Boven Digoel,” tutup Cenmi Winamal.




















