Honai,Boven Digoel— Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel atas penyampaian dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
Langkah tersebut dinilai Fraksi Golkar sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membangun kebijakan yang pro-rakyat, serta berorientasi pada peningkatan efisiensi birokrasi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Raperda ini juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi sehingga pelaksanaannya berjalan lebih efektif.
Dalam rapat paripurna pembacaan pandangan fraksi (31/07/25), anggota Fraksi Golkar Oral Bruner Leleng menegaskan bahwa di Kabupaten Boven Digoel, penindakan terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol telah memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, Konsumsi, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
“Setiap daerah, kabupaten, dan kota telah memiliki aturan masing-masing sesuai kewenangan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penindakan hukum berada di tangan Satuan Polisi Pamong Praja baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota,” ujar Oral Bruner.
Fraksi Golkar, lanjut Oral, berharap Raperda ini tidak hanya menjadi instrumen hukum administratif semata, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat. Fraksi menilai regulasi ini dapat menjadi model pengendalian minuman beralkohol yang efektif dan berkelanjutan di wilayah Papua Selatan.
Dengan semangat kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif, Fraksi Golkar menyatakan kesiapannya untuk memberikan masukan konstruktif demi penyempurnaan substansi Raperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang sah.
“Ini momentum penting untuk menyelaraskan langkah-langkah perlindungan masyarakat dari dampak negatif alkohol dengan pendekatan hukum yang manusiawi dan berorientasi pada ketertiban umum,” pungkas Oral Bruner.




















