Scroll untuk baca artikel
Daerah

Fraksi Golkar Soroti Urgensi Produk Hukum Daerah yang Efektif dan Pro Rakyat

65
×

Fraksi Golkar Soroti Urgensi Produk Hukum Daerah yang Efektif dan Pro Rakyat

Sebarkan artikel ini
Ketua Fraksi Golkar Sukengsih saat membacakan pandangan fraksi

Honai,Boven Digoel -Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menekankan pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang baik, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, demi mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam penyampaian pandangan fraksinya dalam sidang paripurna agenda mendengarkan Pandangan Fraksi terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Raperda tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah, selasa (01/07/25), Ketua Fraksi Golkar Sukengsih menyatakan bahwa pembentukan produk hukum daerah bukan sekadar formalitas, tetapi harus memiliki dampak konkret dalam meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.

“Pembentukan produk hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan dan penyebarluasan,” ujar Sukengsih.

Ia menjelaskan bahwa produk hukum daerah mencakup Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan bentuk regulasi lainnya yang ditetapkan bersama oleh DPRK dan Kepala Daerah. Menurutnya, regulasi tersebut harus selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal.

Lebih lanjut, Sukengsih menegaskan bahwa produk hukum yang baik akan menjadi fondasi utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan pada akhirnya mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat.

“Penting juga untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Partisipasi ini sangat krusial agar setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Fraksi Golkar berharap, ke depan DPRK dan pemerintah daerah dapat terus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan regulasi yang adaptif, progresif, dan mampu menjadi instrumen efektif dalam pelaksanaan roda pemerintahan di Kabupaten Boven Digoel.