Scroll untuk baca artikel
Daerah

Fraksi PDPN Dorong Pemerataan Bantuan Hukum di Boven Digoel

57
×

Fraksi PDPN Dorong Pemerataan Bantuan Hukum di Boven Digoel

Sebarkan artikel ini

HONAI, Boven Digoel – Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional (PDPN) DPRK Kabupaten Boven Digoel menyoroti masih terbatasnya jumlah kasus yang memperoleh bantuan hukum selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan naskah akademik, tercatat hanya 10 kasus yang mendapat bantuan hukum pada tahun 2021, enam kasus pada 2022, dan lima kasus pada 2023.

Dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Fraksi PDPN menilai kondisi tersebut mencerminkan belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.

Anggota Fraksi PDPN, Solikhin, menjelaskan bahwa minimnya jumlah penerima bantuan hukum bukan disebabkan rendahnya angka tindak pidana, melainkan karena keterbatasan anggaran serta faktor pendukung lainnya.

“Diperlukan data riil mengenai jumlah tindak pidana yang semestinya mendapatkan bantuan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Kepolisian Resor Boven Digoel,” ungkap Solikhin, Kamis (6/11/25).

Selain itu, Fraksi PDPN juga mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan pembentukan Kantor Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri di Kabupaten Boven Digoel. Langkah ini dinilai penting guna memperkuat pelayanan hukum yang efektif, cepat, dan merata bagi masyarakat.

“Fraksi PDPN berharap agar Ranperda ini dapat diimplementasikan secara nyata sehingga mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, baik melalui pendampingan nonlitigasi maupun litigasi,” tambahnya.

Sebagai penutup, Fraksi PDPN menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ke tahapan berikutnya.