Scroll untuk baca artikel
Sosial

Fraksi PDPN Usulkan Perbup Perkuat Aturan Miras

58
×

Fraksi PDPN Usulkan Perbup Perkuat Aturan Miras

Sebarkan artikel ini

HONAI, Boven Digoel — Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional (PDPN) DPRK Boven Digoel mengusulkan perlunya Peraturan Bupati (Perbup) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Usulan ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PDPN, Anergi Taruk Padang, saat menyampaikan pandangan fraksinya terhadap rancangan perda terkait miras.

Menurut Anergi, keberadaan Perda saja belum cukup untuk memastikan aturan dijalankan secara konsisten di lapangan. Ia menekankan pentingnya aturan teknis melalui Perbup agar implementasi pengawasan dan penindakan terhadap peredaran miras menjadi lebih jelas dan terarah.

“Selama ini perda sudah ada, tetapi pelaksanaannya tidak maksimal. Salah satu sebabnya karena belum ditindaklanjuti dengan peraturan teknis dari kepala daerah,” ujarnya dalam forum paripurna.

Perbup nantinya dapat mengatur secara detail teknis pelaksanaan, seperti standar operasional pengawasan, jenis sanksi administratif, mekanisme pelaporan, hingga ketentuan bagi pelaku usaha yang menjual alkohol.

Peningkatan peredaran miras di tengah masyarakat terutama di lingkungan yang seharusnya bebas dari alkohol, menjadi persoalan serius yang perlu segera ditangani. Penguatan regulasi ini akan memperkuat posisi pemerintah daerah, dalam menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak negatif konsumsi alkohol.

“Kami mendorong agar setelah raperda ini disahkan, Pemkab segera menyusun Perbup sebagai perangkat pendukung pelaksanaan. Tanpa itu, upaya pengendalian miras bisa kembali stagnan,” tambah Anergi.