Honai, Boven Digoel – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati di Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam percepatan penurunan prevalensi stunting. Surat Edaran ini diteken pada 17 Maret 2025, sebagai hasil dorongan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti Bappenas, Wakil Presiden, Kemenko PMK, Kemenkes, serta BKKBN.
Muhammad Junaidi, perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kemendagri, menjelaskan bahwa SE tersebut merupakan bentuk pengingat dan penguat bagi seluruh pemerintah daerah agar tetap konsisten dalam menjalankan berbagai program yang mendukung 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak.
“Surat Edaran ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kesehatan nasional,” ujar Junaidi,pada saat rembuk stunting kabupaten boven digoel tahun 2025 (08/07/25).
Dalam SE tersebut, pemerintah daerah diminta untuk memastikan pelayanan dasar tetap berjalan maksimal, termasuk pemeriksaan ibu hamil secara rutin, pemberian makanan tambahan bagi balita, edukasi gizi untuk keluarga, serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi. Kemendagri juga menekankan pentingnya integrasi lintas sektor, peran aktif kader serta tenaga kesehatan di desa, dan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting sebagai bagian dari strategi utama.
“Harapannya, tidak hanya percepatan penurunan angka stunting yang tercapai, tapi juga pencegahan kasus baru di daerah bisa diperkuat, sehingga target nasional prevalensi stunting turun di bawah 14% dapat terwujud,” tambahnya.
Langkah ini menjadi salah satu bentuk nyata pemerintah dalam menegaskan bahwa isu stunting bukan hanya masalah kesehatan, melainkan juga berkaitan erat dengan masa depan generasi bangsa. Melalui koordinasi lintas sektor dan komitmen kolektif, pemerintah berharap penanganan stunting dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan hingga ke tingkat desa




















