Scroll untuk baca artikel
DaerahPolitik

Ketua DPRK Boven Digoel Tegaskan Tidak Pernah Dilibatkan dalam Proses Rekrutmen CPNS dan PPPK

55
×

Ketua DPRK Boven Digoel Tegaskan Tidak Pernah Dilibatkan dalam Proses Rekrutmen CPNS dan PPPK

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel-Ketua DPRK Boven Digoel secara tegas menyatakan bahwa proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sama sekali tidak melibatkan lembaga legislatif. Pernyataan ini disampaikan langsung dalam pertemuannya bersama para pencari kerja yang mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen tersebut,jumat (14/11/2025).

Dalam dialog terbuka yang berlangsung di gedung DPRK, Ketua DPRK Boven Digoel Simon Akka mengungkapkan kekecewaannya atas minimnya komunikasi dari pemerintah daerah dan OPD terkait mengenai tahapan hingga penetapan formasi CPNS dan PPPK. Ia menilai proses tersebut berjalan tertutup dan mengabaikan fungsi pengawasan DPRK sebagai representasi rakyat.

Menurut Simon Akka, dalam surat pengaduan yang disampaikan para pencaker kepada DPRK, terdapat dugaan ketidaksesuaian dan ketidakadilan dalam proses penetapan formasi seleksi CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Karena itu, DPRK merasa berkewajiban menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut.

“Kami lembaga DPR sebagai perwakilan masyarakat, dan kami pasti akan menindaklanjuti. Sebenarnya, kalau kami sebagai lembaga perwakilan masyarakat dihargai, penerimaan CPNS itu harus disampaikan ke DPRK. Tetapi selama ini OPD terkait dan pemerintah daerah tidak pernah memberitahu kami jadwal penerimaan CPNS, jumlah yang diterima, maupun formasi yang dibuka. Yang tahu justru masyarakat di luar, sementara kami tidak tahu,” tegas Simon Akka.

Ia menambahkan, bila DPRK dihargai perannya, maka sebelum proses penerimaan dibuka, OPD terkait semestinya memberikan informasi resmi atau menyampaikan langsung kepada dewan untuk dilakukan fungsi pengawasan. Namun kenyataannya, hingga kini tidak ada pemberitahuan apa pun kepada mereka.

“Kami mau cek itu betul atau tidak. Tapi selama ini karena tidak ada informasi, setiap kali muncul persoalan seperti ini, DPRK juga bingung. Kalau tidak ada dasar informasi, kami mau turun sidak ke OPD bersangkutan saja takut salah. Kami mau panggil juga ragu, karena tidak tahu situasi sebenarnya,” lanjutnya.

Ketua DPRK menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak mencari keterlibatan dalam teknis rekrutmen, tetapi menuntut keterbukaan informasi agar fungsi pengawasan dapat berjalan sesuai tugas dan kewenangannya. Ia berharap pemerintah daerah mengevaluasi pola komunikasi dan memastikan proses rekrutmen berlangsung transparan serta sesuai aturan.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen DPRK untuk menindaklanjuti keluhan para pencaker, termasuk memanggil OPD terkait guna meminta klarifikasi resmi mengenai proses penerimaan CPNS dan PPPK tahun ini.