Honai,Boven Digoel – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel menggelar mediasi dengan keluarga anggota DPRD yang telah purna tugas namun masih menempati rumah jabatan. Mediasi ini berlangsung di Kantor Sekretariat DPRK Boven Digoel (07/03/24) dengan tujuan mencari solusi terbaik terkait penggunaan fasilitas negara tersebut.
Pelaksanaan mediasi ini dilakukan sebagai langkah persuasif untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik. Sesuai ketentuan yang berlaku, rumah jabatan yang ditempati oleh anggota DPRD yang telah purna tugas seharusnya dikembalikan kepada pemerintah daerah agar dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Pelaksana Tugas Sekretaris DPRK Boven Digoel, Felix Yoseph Affandi, S.STP, menyatakan bahwa rapat mediasi ini merupakan bagian dari rangkaian upaya penertiban rumah jabatan anggota DPRK Boven Digoel. Ia menjelaskan bahwa anggota DPRK yang baru telah dilantik pada bulan November. Sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPRD berhak difasilitasi rumah jabatan. Kabupaten Boven Digoel sendiri telah memiliki aset kompleks rumah jabatan DPRK, namun hingga saat ini masih ada beberapa anggota DPRK yang telah purna tugas tetapi masih menempati rumah jabatan tersebut.
Felix Yoseph Affandi berharap melalui mediasi ini dapat dihasilkan solusi terbaik bagi semua pihak sehingga aset milik pemerintah daerah dapat digunakan sesuai peraturan yang berlaku dan kebutuhan anggota DPRD aktif. Sekretariat DPRK Boven Digoel akan terus melakukan pendekatan dan komunikasi agar proses penertiban rumah jabatan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti.
Dengan adanya mediasi ini, diharapkan pihak-pihak terkait dapat menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan demi menjaga ketertiban dan pemanfaatan aset negara secara maksimal.




















