Scroll untuk baca artikel
Daerah

Pemda Kabupaten Boven Digoel Sepakati Perubahan BP4D Menjadi Bapperida

62
×

Pemda Kabupaten Boven Digoel Sepakati Perubahan BP4D Menjadi Bapperida

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel-Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel menyampaikan pendapat akhir kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel.

Pendapat akhir tersebut dibacakan oleh Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, yang menegaskan salah satu poin penting dalam raperda dimaksud, yakni perubahan nomenklatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (BP4D) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Marlinus mengatakan bahwa perubahan nomenklatur tersebut telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRK, serta merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Perubahan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

“Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya, yang dapat diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui penggabungan,” ujar Wakil Bupati.

Ia menjelaskan, hasil penggabungan tersebut kemudian diberi nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, riset, dan inovasi daerah.

Selain itu, Wakil Bupati Marlinus juga menyampaikan bahwa dalam pembahasan antara tim asistensi pemerintah daerah dan DPRK, telah disepakati perubahan nama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Boven Digoel menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel.

Lebih lanjut disampaikan, perubahan-perubahan tersebut juga disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021.

Seluruh ketentuan tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai bentuk penyesuaian kelembagaan daerah terhadap dinamika regulasi nasional dan kebijakan otonomi khusus Papua.