Honai,Boven Digoel-Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menyampaikan pendapat akhir kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pendapat akhir tersebut dibacakan oleh Wakil Bupati Boven Digoel dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel,jumat (12/12/2025).
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa salah satu poin penting yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRK adalah perubahan nomenklatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (BP4D) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Perubahan nomenklatur tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, serta dapat diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui penggabungan.
Dengan penggabungan tersebut, nomenklatur badan hasil integrasi ditetapkan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah.
Selain itu, dalam pembahasan antara tim asisten pemerintah daerah dan DPRK, juga telah disepakati perubahan nomenklatur Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Boven Digoel menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel. Perubahan ini menyesuaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025.
Wakil Bupati menegaskan bahwa perubahan nomenklatur perangkat daerah dan lembaga legislatif tersebut bertujuan untuk menyesuaikan struktur kelembagaan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Boven Digoel.
Pendapat akhir kepala daerah ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 5 Tahun 2016, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah yang definitif guna mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib, adaptif, dan sesuai dengan kebijakan nasional.




















