Scroll untuk baca artikel
Daerah

Wabup Marlinus Bacakan Pendapat Akhir, Raperda Perubahan Perangkat Daerah Disetujui

35
×

Wabup Marlinus Bacakan Pendapat Akhir, Raperda Perubahan Perangkat Daerah Disetujui

Sebarkan artikel ini

Honai,Boven Digoel-Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Persetujuan tersebut disampaikan melalui pendapat akhir kepala daerah,jumat (12/12/2025), yang dibacakan Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel. Penyampaian pendapat akhir ini dilakukan setelah Raperda tersebut melalui pembahasan tingkat pertama yang bersifat penyelarasan guna penyempurnaan muatan substansi, sekaligus menandai selesainya tahapan pembahasan tingkat pertama.

Dalam pendapat akhirnya, Wakil Bupati Marlinus menyampaikan bahwa pembahasan tingkat pertama terhadap Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Raperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 pada prinsipnya hanya bersifat penyelarasan dalam menyamakan persepsi terhadap muatan raperda.

“Memperhatikan bahwa telah dilakukan pembahasan tingkat pertama terhadap Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang hanya bersifat penyelarasan dalam menyamakan presepsi muatan raperda,” ujar Marlinus.

Ia menambahkan, meskipun dalam pembahasan terdapat sejumlah saran dan pendapat terhadap beberapa muatan substansi, seluruh masukan tersebut bertujuan untuk penyempurnaan kedua raperda agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung tertib pembentukan perangkat daerah.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari tahapan pembahasan tersebut, pemerintah daerah akan menempuh proses administrasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

“Kami pemerintah daerah melalui Bagian Hukum Setda akan mengajukan permintaan nomor register peraturan daerah kepada Gubernur Provinsi Papua Selatan melalui Biro Hukum Setda Provinsi Papua Selatan sebagai dasar penetapan dan pengundangan,” jelasnya.

Persetujuan terhadap Raperda ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Boven Digoel bersama DPRK dalam mewujudkan pembentukan perangkat daerah yang tertib, efektif, dan sesuai dengan regulasi, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.