HONAI, Boven Digoel – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Boven Digoel menyatakan keberatan atas pandangan yang menyebut guru di daerah terpencil sebagai kurang disiplin. Mereka menilai anggapan tersebut tidak mencerminkan kenyataan di lapangan dan dapat merusak semangat para pendidik yang telah bekerja keras di tengah keterbatasan.
Hal ini disampaikan Ketua PGRI Boven Digoel, Hatta Nongkeng, dalam forum rapat dengar pendapat bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Selasa (27/5/2025).
“Tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa guru yang kurang bertanggung jawab, tetapi tidak tepat jika semua guru digeneralisasi seolah-olah malas bekerja,” ujar Hatta dalam pernyataannya.
Menurut Hatta, mayoritas guru di wilayah pedalaman tetap menjalankan tugasnya dengan komitmen tinggi, meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan medan yang menantang. Ia menegaskan bahwa faktor-faktor administratif sering kali menjadi alasan keberadaan guru di luar tempat tugas.
“Ada yang harus ke kota untuk mengurus dokumen penting seperti sertifikasi, kenaikan pangkat, atau pencairan tunjangan. Ini bagian dari tugas, bukan bentuk pengabaian,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa guru juga kerap membantu siswa dan orang tua dalam pengurusan dokumen sipil seperti akta kelahiran atau kartu identitas, yang seringkali belum dimiliki karena keterbatasan akses informasi dan ekonomi.
“Guru di kampung bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi penghubung penting antara masyarakat dan layanan publik,” tambah Hatta.
PGRI juga menyoroti masih minimnya fasilitas pendukung bagi guru di wilayah-wilayah terpencil, mulai dari tempat tinggal hingga perlengkapan mengajar.
Melalui pernyataan ini, PGRI Boven Digoel mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk melihat situasi pendidikan di daerah secara lebih bijaksana dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan yang inklusif.




















