Honai, Boven Digoel– Anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Sukensih, menyampaikan dasar hukum pembentukan Pansus dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024, yang digelar pada hari ini (28/04/25).
Dalam pemaparannya, Sukensih menjelaskan bahwa pembentukan Pansus Pembahas Tata Tertib DPRK Boven Digoel didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015),Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Lanjutnya,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018).Keputusan DPRK Boven Digoel Nomor 100.3.3.8/26/DPRK-BD/XI1/2024 tentang Pembentukan Pansus Pembahas Rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK Boven Digoel tertanggal 19 Desember 2024.
Sukensih menegaskan bahwa Tata Tertib (Tatib) DPRK merupakan peraturan internal yang mengatur mekanisme kerja, hak, kewajiban, serta tata kelola kelembagaan dewan. Beberapa aspek penting yang harus tercakup dalam penyusunan Tatib meliputi:Tugas dan wewenang DPRK,Hak dan kewajiban anggota dewan,Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan Mekanisme rapat dan pengambilan keputusan serta Ketentuan terkait keanggotaan DPRK.
“Tata tertib ini sangat penting karena menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran di lingkungan DPRK Boven Digoel,” ujar Sukensih.
Pembahasan Tatib DPRK ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola dewan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Rapat paripurna ini dihadiri oleh seluruh fraksi dan akan dilanjutkan dengan pembahasan lebih mendalam oleh Pansus.




















